KUANTAN SINGINGI (GemaNegeri.com) – Dinamika di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, kembali menarik perhatian publik. Rapat paripurna yang digelar pada Jumat (20/11/2026) dengan agenda penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 justru diwarnai ketegangan antaranggota dewan.
Perdebatan mencuat saat pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berlangsung. Situasi memanas hingga Ketua DPRD Kuansing, Juprizal, meminta anggota DPRD, Desi Guswita, keluar dari ruang sidang. Ketegangan tersebut dilaporkan berlanjut hingga ke area ruang tunggu pimpinan DPRD.
Peristiwa ini menambah catatan dinamika internal di lembaga legislatif Kuansing. Di tengah harapan masyarakat terhadap kinerja para wakil rakyat, ruang rapat parlemen justru kembali menjadi panggung perdebatan tajam.
Situasi tersebut turut memantik perbincangan di tengah masyarakat mengenai produktivitas legislasi DPRD Kuansing sepanjang tahun 2026. Dari informasi yang beredar di kalangan warga, tercatat ada 17 Ranperda yang masuk dalam agenda pembahasan sekitar September 2026. Namun, hingga November 2026, baru satu regulasi yang diketahui rampung menjadi Peraturan Daerah (Perda), yakni Perda tentang Masyarakat Hukum Adat yang disahkan pada Januari 2026. Di luar produk hukum tersebut, DPRD Kuansing juga telah menyetujui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait progres pembahasan 16 Ranperda lainnya—apakah masih dalam proses pengkajian, pembahasan komisi, atau menghadapi kendala teknis dan administratif.
Kritik dan pandangan mengenai kinerja lembaga legislatif juga datang dari kalangan akademisi asal Kuantan Singingi, Dr. Ir. H. Apendi Arsyad, M.Si., yang merupakan dosen Universitas Djuanda (Unida) Bogor. Menurutnya, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan merupakan amanah utama DPRD yang perlu dijalankan secara terukur dan berorientasi pada kepentingan daerah.
Ia menekankan bahwa dinamika dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Meski demikian, energi kelembagaan diharapkan tetap terfokus pada penyelesaian regulasi strategis, pengawalan anggaran, serta pengawasan kebijakan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain dinamika perdebatan, tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna Jumat (20/11/2026) juga menjadi perhatian. Dari total 35 anggota DPRD Kuansing, sebanyak 19 orang tercatat hadir, sementara 16 anggota lainnya tidak tercatat mengikuti rapat tersebut.
Publik kini menantikan kejelasan progres 16 Ranperda yang belum disahkan sekaligus langkah pembenahan tata kelola rapat dan komunikasi internal di lingkungan DPRD Kuantan Singingi.*(anje)













