PEKANBARU (GemaNegeri.com) — Aliansi Mahasiswa Universitas Lancang Kuning (UNILAK) menegaskan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak memberikan kepastian tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan dalam aksi pada Selasa (20/10/2026).
Jumat (23/10/2026) menjadi batas waktu yang diberikan mahasiswa kepada Pemprov Riau untuk menunjukkan keseriusan dalam merespons aspirasi tersebut. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, Aliansi Mahasiswa UNILAK menyatakan belum menerima surat panggilan resmi melalui Rektorat UNILAK terkait permintaan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau.
Situasi ini membuat mahasiswa mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi yang telah disampaikan secara terbuka. Bagi mereka, ruang dialog tidak cukup hanya dijanjikan, tetapi harus disertai kepastian waktu dan langkah konkret.
Dalam aksi sebelumnya di Kantor Gubernur Riau, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai penting bagi kepentingan masyarakat. Tuntutan tersebut meliputi evaluasi dan transparansi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kepastian serta pemerataan akses Beasiswa Riau Cerdas, hingga pertanggungjawaban terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Riau yang kurang bayar.
Mahasiswa juga meminta kepastian jadwal pertemuan dengan Plt. Gubernur Riau agar berbagai tuntutan tersebut dapat dibahas secara langsung bersama pemerintah daerah.
Pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Riau dalam rangkaian aksi sebelumnya menjadi bagian dari proses yang diharapkan mahasiswa berujung pada dialog resmi. Namun, menurut Aliansi Mahasiswa UNILAK, belum adanya surat panggilan melalui rektorat hingga tenggat waktu yang ditetapkan membuat kepastian pertemuan tersebut masih dinantikan.
Presiden Mahasiswa BEM UNILAK, Desman Anugerah Natal Hulu, menegaskan bahwa mahasiswa telah memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi melalui jalur dialog.
“Mahasiswa sudah menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang dialog dan menunggu kepastian dari Pemerintah Provinsi Riau. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, belum ada surat panggilan resmi yang diterima melalui Rektorat UNILAK. Kami meminta Pemprov Riau segera memberikan kepastian jadwal pertemuan dengan Plt. Gubernur Riau. Jika tidak ada kejelasan, kami bersama Aliansi Mahasiswa Universitas Lancang Kuning siap melanjutkan perjuangan melalui Aksi Jilid II. Aspirasi mahasiswa harus mendapatkan jawaban dan tindak lanjut yang nyata, bukan dibiarkan tanpa kepastian,” tegas Desman.
Aliansi Mahasiswa UNILAK menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah permintaan perlakuan istimewa. Mahasiswa menilai dialog yang terbuka dan terjadwal merupakan bagian penting dari upaya menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong penyelesaian persoalan daerah.
Menurut mereka, isu karhutla, akses beasiswa, dan DBH bukan sekadar persoalan administratif. Ketiganya berkaitan dengan kepentingan publik sehingga membutuhkan penjelasan dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, mahasiswa meminta Pemprov Riau memberikan kepastian mengenai jadwal pertemuan dengan Plt. Gubernur Riau sekaligus menunjukkan komitmen untuk membahas tuntutan yang telah disampaikan.
Aliansi tersebut juga menegaskan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Bagi Aliansi Mahasiswa UNILAK, dialog tetap menjadi pilihan yang diutamakan. Namun, dialog harus memiliki tindak lanjut yang jelas agar tidak berhenti sebagai janji tanpa kepastian.
Apabila Pemprov Riau tidak memberikan surat panggilan resmi maupun kepastian jadwal pertemuan sesuai tenggat yang ditetapkan, mahasiswa menyatakan siap kembali turun ke jalan melalui Aksi Jilid II.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa mahasiswa tidak ingin aspirasi yang telah disampaikan berakhir tanpa kejelasan.
Kini, perhatian tertuju pada langkah Pemprov Riau dalam merespons tuntutan tersebut. Kepastian pertemuan yang diminta mahasiswa menjadi bagian penting dari proses dialog yang diharapkan dapat membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut mengenai persoalan karhutla, Beasiswa Riau Cerdas, dan DBH Riau.
Jika kepastian tak kunjung diberikan, Aliansi Mahasiswa UNILAK menyatakan siap kembali menggelar Aksi Jilid II. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut sampai ada kejelasan dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.*(bel)
