KUANTAN SINGINGI (GemaNegeri.com) — Dugaan kekerasan terhadap insan pers kembali mencoreng kebebasan jurnalistik di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dua wartawan dilaporkan menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir.
Peristiwa tersebut diduga terjadi setelah keduanya melakukan peliputan investigasi mengenai aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan persoalan pembuangan limbah pabrik kelapa sawit (PKS) di kawasan tersebut.
Namun, perkara ini menyimpan persoalan yang lebih serius. Berdasarkan kronologi dalam dokumen laporan kepolisian, kedua wartawan mengaku telepon genggam mereka diambil, diperiksa, dan foto-foto dokumentasi aktivitas tambang emas serta pembuangan limbah PKS yang tersimpan di dalamnya dihapus oleh orang-orang yang menghadang mereka.
Kedua wartawan tersebut adalah Heppynes Hia, Kepala Biro Kuantan Singingi media Mitramabesnews.id, dan Mawarsokhi Harefa, wartawan Suara Akademis di bawah naungan PT Faktasuara Akademis.
Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan yang diterbitkan Polsek Singingi Hilir, Heppynes Hia menerangkan bahwa dirinya bersama Mawarsokhi Harefa berangkat melakukan perjalanan pada Ahad (8/11/2026) sekitar pukul 08.30 WIB.
Dalam kronologi yang disampaikan kepada kepolisian, keduanya sempat berhenti di sebuah kedai kopi di Desa Koto Baru untuk menemui seseorang.
Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menuju kawasan Desa Sungai Paku. Mereka mengaku memperoleh informasi mengenai aktivitas pertambangan emas tanpa izin dan persoalan limbah di sekitar kawasan tersebut.
Setibanya di lokasi, keduanya melihat adanya aktivitas penambangan emas yang dilakukan seorang operator.
Heppynes kemudian mengaku menanyakan siapa pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lokasi tambang tersebut. Operator disebut menjawab agar mereka datang kembali pada kesempatan berikutnya.
Keduanya sempat menunggu, tetapi orang yang dimaksud tidak kunjung datang.
Akhirnya, Heppynes bersama Mawarsokhi memutuskan meninggalkan lokasi.
Namun, perjalanan pulang tersebut justru menjadi awal peristiwa yang kemudian dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana pengeroyokan.
Masih berdasarkan kronologi dalam laporan pengaduan, ketika hendak keluar dari kawasan tersebut, seorang laki-laki yang tidak dikenal diduga menghadang mereka.
Orang tersebut digambarkan memiliki tinggi badan sekitar 160 sentimeter.
Ia kemudian mempertanyakan identitas dan asal kedua wartawan.
“Dari mana kalian?”
Korban menjawab bahwa mereka berasal dari dalam wilayah tersebut. Orang itu kemudian kembali mempertanyakan keberadaan keduanya dan apakah mereka berasal dari media.
Setelah korban membenarkan bahwa mereka wartawan, orang tersebut meminta keduanya menunggu.
Tidak berselang lama, datang sekelompok orang yang menurut perkiraan pelapor berjumlah lebih dari 20 orang.
Salah seorang dari kelompok tersebut disebut mempertanyakan alasan keduanya mengganggu kawasan itu.
“Ngapa kalian ganggu lokasi ini, kami ga takut daerah sini,” demikian keterangan ucapan yang tercantum dalam kronologi laporan.
Korban menjawab bahwa mereka hanya sekadar melintas.
Namun, situasi kemudian semakin serius. Beberapa orang diduga mengambil telepon genggam milik kedua wartawan.
Bahkan, salah seorang di antara mereka disebut meminta kata sandi atau kode pembuka telepon genggam.
Setelah berhasil membuka perangkat tersebut, orang-orang itu menemukan foto dokumentasi aktivitas tambang emas dan pembuangan limbah PKS yang tersimpan di dalam telepon genggam korban.
Menurut keterangan dalam laporan, foto-foto tersebut kemudian langsung dihapus.
Peristiwa ini menjadi salah satu bagian paling krusial yang perlu didalami penyidik. Sebab, apabila benar terjadi sebagaimana dilaporkan korban, tindakan tersebut bukan hanya menyangkut penguasaan barang milik orang lain, tetapi juga dugaan penghilangan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik.
Setelah foto-foto dokumentasi tersebut dihapus, situasi diduga berubah menjadi aksi kekerasan fisik.
Heppynes dan Mawarsokhi mengaku mendapatkan pukulan dari sejumlah orang hingga keduanya terjatuh.
Dalam laporan tersebut, pelapor menyatakan tidak mengetahui secara pasti identitas masing-masing orang yang melakukan pemukulan karena jumlah mereka diperkirakan lebih dari 20 orang.
Setelah kedua korban terjatuh, kelompok tersebut disebut pergi meninggalkan lokasi dengan membawa telepon genggam milik korban.
Dua perangkat yang disebut dalam laporan adalah telepon genggam Infinix milik Heppynes Hia dan Vivo Y35 milik Mawarsokhi Harefa. Keduanya disebut berwarna abu-abu.
Akibat kejadian tersebut, kedua wartawan kemudian mendatangi Polsek Singingi Hilir untuk melaporkan peristiwa yang dialami.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi, Polsek Singingi Hilir telah menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dengan nomor STPL/43/XI/2026/Polsek Singingi Hilir/Polres Kuantan Singingi/Polda Riau.
Dokumen tertanggal 8 November 2026 tersebut menerangkan bahwa Heppynes Hia datang ke Polsek Singingi Hilir sekitar pukul 19.00 WIB untuk melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum.
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Batu, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir.
Selain bukti penerimaan laporan, terdapat pula dokumen Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bernomor B/356/XI/Res.1.6/2026/Reskrim, tertanggal 8 November 2026.
Dalam surat tersebut, Polsek Singingi Hilir menyampaikan bahwa laporan Heppynes Hia telah diterima dan penyelidikan akan dilakukan terhitung sejak tanggal 8 November 2026.
Dua dokumen tersebut memperlihatkan bahwa laporan korban telah masuk dalam mekanisme penanganan kepolisian.
Meski demikian, penerbitan bukti laporan dan SP2HP belum dapat dimaknai sebagai keberhasilan pengungkapan perkara. Identitas para terduga pelaku, motif, keberadaan telepon genggam, serta dugaan penghapusan dokumentasi masih harus ditelusuri melalui proses penyelidikan.
Ada satu pertanyaan mendasar yang patut menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Mengapa telepon genggam kedua wartawan harus diambil dan diperiksa? Mengapa kata sandinya diminta? Mengapa foto dokumentasi aktivitas tambang emas dan pembuangan limbah PKS diduga dihapus?
Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan spekulasi. Namun, rangkaian peristiwa sebagaimana dituangkan dalam laporan korban cukup menjadi alasan bagi penyidik untuk melakukan pendalaman secara serius.
Apabila terbukti bahwa pengambilan dan penghapusan foto dilakukan untuk menghalangi peliputan, maka persoalan ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar tindak kekerasan fisik.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers.
Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Dengan demikian, penyidik perlu mendalami apakah terdapat unsur penghalangan kerja jurnalistik dalam peristiwa tersebut, tanpa mengesampingkan dugaan tindak pidana kekerasan dan penguasaan barang milik korban.
Persoalan lain yang tidak boleh tenggelam adalah substansi peliputan kedua wartawan.
Dugaan aktivitas PETI dan pembuangan limbah pabrik kelapa sawit di Desa Sungai Paku merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sementara pengelolaan limbah industri yang tidak sesuai ketentuan dapat berdampak terhadap kualitas air, tanah, dan ekosistem sekitar.
Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dan instansi yang berwenang menangani pertambangan perlu melakukan pemeriksaan lapangan secara independen.
Pemeriksaan harus diarahkan pada fakta: apakah benar terdapat aktivitas pertambangan tanpa izin, bagaimana pengelolaan limbah PKS, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Jangan sampai dugaan kekerasan terhadap wartawan justru membuat persoalan lingkungan yang menjadi objek peliputan kehilangan perhatian.
Dengan adanya bukti penerimaan laporan dan SP2HP, perhatian publik kini tertuju pada langkah konkret Polsek Singingi Hilir dan Polres Kuantan Singingi.
Sejumlah hal membutuhkan penjelasan resmi kepolisian.
Pertama, apakah para terduga pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 20 orang telah diidentifikasi?
Kedua, apakah polisi telah mengamankan atau menelusuri telepon genggam Infinix dan Vivo Y35 milik korban?
Ketiga, apakah penyidik telah mendalami dugaan penghapusan foto dokumentasi aktivitas tambang emas dan pembuangan limbah PKS?
Keempat, apakah keterangan saksi, hasil visum, dokumentasi luka korban, dan bukti elektronik telah dikumpulkan?
Kelima, apakah penyidik mendalami kemungkinan adanya unsur penghalangan kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers?
Keenam, apakah kepolisian telah berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup dan pertambangan untuk memeriksa lokasi yang menjadi objek peliputan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum, bukan bentuk intervensi terhadap penyelidikan.
Redaksi GemaNegeri.com juga perlu memperoleh penjelasan dari pihak Polsek Singingi Hilir, Polres Kuantan Singingi, serta pihak perusahaan yang berkaitan dengan lokasi peliputan.
Pihak-pihak yang disebut atau berkaitan dengan peristiwa ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.
Pada akhirnya, perkara ini tidak boleh berhenti pada selembar bukti penerimaan laporan dan surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan.
Jika dugaan pengeroyokan, perampasan telepon genggam, dan penghapusan dokumentasi jurnalistik terbukti, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Sebab, ketika wartawan bukan hanya dipukul, tetapi dokumentasi yang mereka kumpulkan juga diduga dihapus, persoalannya bukan lagi sebatas keselamatan jurnalis. Ada hak publik atas informasi yang ikut dipertaruhkan.
Pers tidak boleh dibungkam dengan kekerasan. Keberatan terhadap peliputan harus diselesaikan melalui klarifikasi, hak jawab, dan mekanisme hukum, bukan melalui pengeroyokan dan intimidasi.*(team)
