KUANSING (GemaNegeri.com) — Kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan yang disertai dugaan perampasan telepon genggam (HP) terhadap Heppynes Hia dan Mawar Sokhi Harefa mulai mendapat perhatian. Kedua korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Singingi Hilir, Polres Kuantan Singingi, pada 11 November 2026.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/24/XI/RES.1.6/2026/RESKRIM.
Berdasarkan uraian dalam laporan, peristiwa dugaan tindak pidana itu terjadi pada 8 November 2026 di Jalan Batu, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Dalam laporan tersebut, korban menguraikan adanya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Peristiwa itu disebut tidak hanya mengakibatkan korban mengalami tindakan kekerasan, tetapi juga disertai pengambilan telepon genggam milik korban.
Atas kejadian tersebut, Ahmad Razali, SH dan Ujang Andi Nurwijaya, SH selaku kuasa hukum korban meminta aparat kepolisian, khususnya Polsek Singingi Hilir dan Polres Kuantan Singingi, agar segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses hukum yang profesional, objektif, dan transparan.
Mereka juga meminta agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, mengumpulkan alat bukti, serta mengambil tindakan hukum, termasuk penangkapan apabila persyaratan hukum dan bukti yang cukup telah terpenuhi.
“Kami meminta kepada aparat kepolisian, khususnya Polsek Singingi Hilir dan Polres Kuantan Singingi, agar segera menindaklanjuti laporan klien kami secara serius dan profesional. Jangan sampai perkara ini berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Apabila berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan telah ditemukan bukti yang cukup, kami meminta agar para terduga pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegas kuasa hukum korban.
Menurut mereka, laporan masyarakat bukan sekadar administrasi penerimaan pengaduan, melainkan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap peristiwa pidana secara objektif dan memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dirugikan.
Kedua kuasa hukum juga mengingatkan bahwa profesionalitas dan integritas institusi Polri harus tercermin dalam penanganan setiap perkara, tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
“Kami berharap Polri benar-benar hadir memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian akibat lambannya penanganan perkara. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi korban,” tutupnya.
Menanti Keseriusan Penanganan
Perkara ini selanjutnya menjadi perhatian terhadap bagaimana laporan tersebut ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Kecepatan, keterbukaan, dan ketelitian penyidik dalam mengungkap dugaan pengeroyokan serta pengambilan telepon genggam akan menjadi bagian penting dalam memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.
Pada prinsipnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, laporan korban perlu ditangani secara sungguh-sungguh, sementara pihak-pihak yang dilaporkan tetap harus memperoleh perlindungan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*(far)
