Nama Ilham Disebut dalam Dugaan PETI Pasongik, Kinerja APH Dipertanyakan

  • Bagikan

SENTAJO RAYA, KUANTAN SINGINGI (GemaNegeri.com) – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Sentajo Raya kembali menjadi sorotan. Kali ini, aktivitas yang diduga menggunakan mesin dompeng ditemukan di pinggir Jalan Raya Sentajo–Beringin Taluk, tepatnya di belakang Rumah Makan Naniki, Dusun Pasongik, Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya. Ahad (22/11/2026).

Keberadaan aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan lingkungan dan keseriusan aparat penegak hukum (APH) dalam menangani dugaan praktik pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Berdasarkan informasi seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, aktivitas penambangan tersebut diduga berlangsung sejak siang hingga malam hari.

“Aktivitas PETI tersebut beroperasi siang hingga malam hari, Bang,” ungkap warga kepada awak media.

Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media melakukan penelusuran langsung ke lokasi. Hasilnya, ditemukan satu unit rakit bermesin jenis dompeng yang terlihat sedang beroperasi.

Tidak hanya itu, kondisi lingkungan di sekitar lokasi juga memperlihatkan gundukan tanah yang cukup tinggi, diduga merupakan hasil pengupasan dan pengerukan tanah menggunakan alat berat.

Jika dugaan penggunaan alat berat tersebut benar, aktivitas ini patut mendapat perhatian serius, terutama menyangkut dampak terhadap kondisi tanah dan lingkungan permukiman warga.

Pasalnya, lokasi aktivitas yang diduga PETI tersebut berada tidak jauh dari rumah penduduk dan kawasan usaha masyarakat.

Ancaman Kerusakan Lingkungan di Tengah Permukiman

Aktivitas pertambangan tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Mulai dari perubahan bentang alam, kerusakan struktur tanah, sedimentasi, hingga pencemaran aliran air akibat limbah kegiatan penambangan.

Kekhawatiran masyarakat semakin beralasan karena aktivitas tersebut berada di kawasan yang berdekatan dengan permukiman.

Apabila tidak diawasi dan ditangani secara tepat, dampaknya bukan hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

Bukti visual yang diperoleh awak media, termasuk dokumentasi lapangan dan rekaman koordinat lokasi, memperlihatkan keberadaan aktivitas penambangan tersebut.

Muncul Nama Ilham, Anto Mengaku Mengurus Aktivitas

Hal lain yang menarik perhatian dalam penelusuran lapangan adalah munculnya nama seseorang bernama Ilham ketika awak media melakukan konfirmasi langsung kepada seorang pria bernama Anto.

Saat ditanya mengenai pihak yang berada di balik aktivitas tersebut, Anto menyampaikan:

“Iya, punya Ilham, saya yang urus,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi awal yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Namun demikian, penyebutan nama Ilham dalam keterangan tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai kepemilikan, pembiayaan, ataupun keterlibatannya secara hukum. Diperlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan siapa pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Nama Disebut, Penegakan Hukum Jangan Terlihat Tumpul

Munculnya nama Ilham dalam keterangan seseorang yang mengaku mengurus aktivitas tersebut menambah daftar pertanyaan publik. Jika aktivitas yang diduga PETI itu memang berlangsung secara terbuka, bahkan menggunakan alat berat dan berada tidak jauh dari permukiman warga, lantas sejauh mana pengawasan aparat selama ini?

Publik tentu berhak mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang seolah sulit tersentuh hukum.

Hukum tidak boleh terlihat tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang diduga memiliki kendali atau modal.

Persoalannya bukan semata-mata siapa nama yang disebut di lapangan. Lebih jauh, masyarakat menunggu keberanian aparat untuk menelusuri siapa pengendali kegiatan, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah aktivitas tersebut memiliki legalitas.

Jika memang ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

APH Diminta Segera Turun, Jangan Menunggu Viral

Atas temuan tersebut, aparat penegak hukum, khususnya Polres Kuantan Singingi, diminta segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang patut dijawab melalui pemeriksaan lapangan.

Siapa pemilik atau penanggung jawab aktivitas tersebut? Siapa yang mengoperasikan rakit dompeng? Apakah terdapat pihak yang menyediakan modal dan peralatan? Apakah kegiatan tersebut memiliki dasar perizinan yang sah? Termasuk, apakah penggunaan alat berat di lokasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

APH juga perlu memastikan apakah sebelumnya sudah pernah menerima laporan masyarakat, melakukan pengecekan, atau mengambil langkah penanganan terhadap aktivitas di kawasan tersebut.

Sebab, dalam perkara dugaan pertambangan ilegal, penelusuran tidak semestinya berhenti pada pekerja lapangan. Rantai tanggung jawab, mulai dari pengendali kegiatan, pemilik peralatan, hingga pihak yang diduga membiayai operasional, perlu diperiksa berdasarkan bukti dan keterangan yang sah.

Jika kegiatan tersebut ternyata memiliki izin dan memenuhi ketentuan, penjelasan resmi perlu disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat tidak membutuhkan sekadar kehadiran aparat setelah persoalan menjadi viral. Yang dibutuhkan adalah pengawasan, pemeriksaan, dan tindakan nyata sebelum kerusakan lingkungan semakin meluas.

Dari Dusun Pasongik, sebuah pertanyaan kini mengemuka: sejauh mana pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah permukiman masyarakat?

Jangan tunggu kerusakan lingkungan semakin besar. Jangan pula menunggu persoalan menjadi viral baru aparat hadir di tengah masyarakat.

Media menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan informasi berdasarkan temuan dan keterangan di lapangan. Namun, pembuktian dugaan pelanggaran, penentuan pihak yang bertanggung jawab, serta proses penegakan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Di Pasongik, yang sedang diuji bukan hanya dugaan aktivitas PETI, tetapi juga konsistensi penegakan hukum. Publik menunggu jawaban, bukan sekadar janji penertiban.*(team)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!