TELUK KUANTAN (GemaNegeri.com) – Persoalan pemeliharaan aset daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mulai menuai sorotan. Bangunan Pasar Rakyat Teluk Kuantan yang dahulu digadang-gadang sebagai salah satu fasilitas perdagangan masyarakat kini memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Sabtu (21/11/2026).

Bangunan permanen yang dibangun menggunakan uang negara tersebut justru menyisakan tanda tanya tentang keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat aset publik.
Padahal, Kuansing bukan daerah yang miskin pembangunan. Kabupaten ini memiliki sejumlah aset dan fasilitas publik, mulai dari Hotel Kuansing, pasar rakyat, Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), Stadion Sport Center hingga Pasar Tradisional Berbasis Modern.
Namun, pembangunan fisik semestinya tidak berhenti pada seremoni peresmian. Sebab, membangun sebuah fasilitas publik membutuhkan anggaran besar, sedangkan mempertahankan manfaatnya membutuhkan pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
Ada sebuah prinsip sederhana yang seharusnya menjadi pegangan pemerintah: merawat jauh lebih baik daripada membangun ulang.
Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada bagian lantai paling atas Pasar Rakyat Teluk Kuantan.
Berdasarkan dokumentasi visual yang diperoleh, kondisi area tersebut terlihat kurang terawat. Sampah berserakan, lantai keramik tampak pecah di sejumlah bagian, sementara penerangan di dalam ruangan terlihat tidak berfungsi.
Kondisi area parkir dan pekarangan pasar juga menjadi perhatian. Tumpukan sampah serta lingkungan yang tidak tertata memperlihatkan persoalan kebersihan dan pemeliharaan yang perlu segera ditangani.
Dahulu, pasar ini dikenal sebagai bangunan yang cukup megah. Namun, kondisi sejumlah bagiannya sekarang justru menimbulkan kesan seolah-olah fasilitas tersebut kehilangan perhatian dari pengelola.
Meski demikian, aktivitas ekonomi belum sepenuhnya hilang. Di lantai dua masih terdapat beberapa orang tukang jahit pakaian yang bertahan menjalankan usaha mereka.
Seorang warga yang berada di sekitar lokasi menyayangkan kondisi bangunan tersebut.
“Sayang kita, bangunan semegah ini. Tinggal merawat saja tidak bisa,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mungkin terdengar sederhana. Namun, di balik kalimat itu tersimpan pertanyaan besar tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola fasilitas yang dibangun menggunakan uang rakyat.
Masyarakat yang pernah mengunjungi Pasar Rakyat Teluk Kuantan mulai mempertanyakan sejumlah hal.
Apa sebenarnya persoalan yang membuat kondisi pasar tersebut kurang terawat?
Apakah terdapat persoalan administrasi atau pengelolaan yang belum diselesaikan? Apakah ada kendala pemanfaatan bangunan? Bagaimana status pengelolaannya? Apakah fasilitas tersebut sudah memiliki sistem pemeliharaan yang berjalan sebagaimana mestinya?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban resmi dari pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui koordinasi dan pengelolaan justru berlarut-larut hingga menyebabkan kerusakan bangunan semakin meluas.
Sebab, sebuah aset daerah tidak semestinya kehilangan fungsi hanya karena persoalan pengelolaan, lemahnya koordinasi, atau tidak optimalnya pemeliharaan.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran, pemeliharaan aset justru semestinya menjadi salah satu perhatian penting Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Ketika kemampuan membangun fasilitas baru semakin terbatas, menjaga bangunan yang sudah tersedia merupakan langkah rasional dan bertanggung jawab.
Kerusakan kecil yang tidak segera ditangani berpotensi berkembang menjadi kerusakan besar. Lantai keramik yang pecah, fasilitas penerangan yang tidak berfungsi, kebersihan yang terabaikan, hingga kerusakan bagian bangunan lainnya dapat menimbulkan konsekuensi biaya yang jauh lebih besar apabila dibiarkan.
Di sinilah pentingnya fungsi pengelolaan barang milik daerah.
Pemerintah daerah memiliki perangkat dan mekanisme pengelolaan aset, mulai dari pencatatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan hingga pengawasan.
Karena itu, publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pemeliharaan Pasar Rakyat Teluk Kuantan dijalankan. Siapa pengelolanya? OPD mana yang bertanggung jawab? Apakah terdapat alokasi anggaran pemeliharaan? Bagaimana realisasi dan pengawasannya?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk tuduhan, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap pengelolaan kekayaan daerah.
Hal yang perlu dipahami, aset daerah bukan sekadar bangunan fisik yang berdiri di atas tanah pemerintah. Di dalamnya terdapat nilai investasi publik, kepentingan masyarakat, serta tanggung jawab antargenerasi.
Bangunan yang didirikan menggunakan uang negara harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Ada bagian tata kelola, ada pengelola barang, ada pejabat yang memiliki kewenangan, ada pelaksana teknis, dan ada fungsi pengawasan. Seluruh unsur tersebut harus berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Jika sebuah fasilitas publik mengalami penurunan kondisi, evaluasi tidak boleh berhenti pada persoalan kebersihan semata. Pemerintah perlu melihat lebih jauh apakah sistem pengelolaan dan pemeliharaan aset sudah berjalan efektif.
Sebab, pembangunan yang tidak diikuti pemeliharaan pada akhirnya hanya akan meninggalkan bangunan yang kehilangan nilai manfaat.
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya perangkat daerah yang membidangi pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah, perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi Pasar Rakyat Teluk Kuantan.
Termasuk menjelaskan status pengelolaan, tanggung jawab pemeliharaan, kondisi anggaran, serta rencana perbaikan fasilitas tersebut.
Jika terdapat kendala anggaran, sampaikan kepada publik. Jika ada persoalan administrasi, jelaskan penyelesaiannya. Jika pengelolaan berada pada pihak tertentu, terangkan siapa yang bertanggung jawab.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi bangunan yang semakin kusam, sementara pertanyaan tentang tanggung jawab pengelolaannya tidak pernah memperoleh jawaban yang terang.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah bukan hanya diukur dari berapa banyak bangunan yang mampu didirikan selama masa pemerintahan. Lebih dari itu, keberhasilan juga terlihat dari seberapa baik pemerintah menjaga fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.
Jika belum mampu membangun yang baru, setidaknya jangan biarkan yang sudah ada menjadi rusak.
Sebab, aset yang hari ini dibiarkan tanpa perhatian bukan hanya kehilangan nilai ekonominya, tetapi juga berpotensi merampas hak generasi mendatang untuk menikmati hasil pembangunan daerahnya sendiri.
Kini, masyarakat menunggu penjelasan dan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.*(wan)






