PEKANBARU (GEMANEGERI.COM) — Pendiri Utama Forum Dinamika Indonesia (FDI), Nof Hendra, mendorong agar bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 tidak lagi didominasi oleh tokoh dari Pulau Jawa. Ia menilai sudah saatnya figur-figur berkualitas dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan wilayah lainnya tampil di panggung kepemimpinan nasional.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Pekanbaru, Sabtu (21/11/2026), Nof Hendra menyatakan bahwa dorongan tersebut sejalan dengan motto FDI, yakni “Mendorong Dialog, Menguatkan Publik, Memajukan Indonesia.”
“Dulu ada wapres dari Sumatera. Saatnya nanti 2029, capres-cawapres harus muncul dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, atau daerah lainnya,” kata Nof Hendra.
Jejak Sejarah Pemimpin dari Luar Jawa
Menurut Nof Hendra, keterlibatan putra daerah di pucuk pimpinan nasional bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Sejak kemerdekaan, tercatat sejumlah tokoh dari luar Pulau Jawa pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
Dari Pulau Sumatera, terdapat nama Mohammad Hatta asal Bukittinggi (Sumatera Barat) dan Adam Malik asal Pematangsiantar (Sumatera Utara). Selanjutnya dari Pulau Sulawesi, ada B.J. Habibie asal Parepare (Sulawesi Selatan) yang menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, serta Jusuf Kalla asal Watampone (Sulawesi Selatan) yang menjabat sebagai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12. Sementara dari Pulau Kalimantan, terdapat Hamzah Haz asal Ketapang (Kalimantan Barat) yang menjabat sebagai Wakil Presiden ke-9.
Nof Hendra menilai catatan sejarah tersebut membuktikan bahwa tokoh-tokoh dari berbagai pulau memiliki kapasitas untuk memimpin di tingkat nasional. Oleh karena itu, menurutnya, ruang serupa perlu dibuka lebih luas menjelang kontestasi 2029.
“Indonesia tidak hanya Jawa. Yang kita cari bukan soal asal daerahnya saja, tetapi soal kualitas, integritas, dan prestasi kerja nyatanya. Kalau yang berkualitas itu ada di daerah, mengapa harus selalu dari pusat?” ujarnya.
Tiga Alasan dan Ajakan FDI
Dalam pandangannya, Nof Hendra memaparkan tiga alasan mendasar mengapa pemerataan asal daerah kandidat pemimpin nasional perlu dimulai sejak dini:
1. Memperkuat Persatuan Nasional: Kesempatan yang setara bagi setiap daerah untuk menghadirkan pemimpin nasional diyakini dapat mempertebal rasa memiliki terhadap Indonesia.
2. Mewujudkan Pembangunan yang Adil: Pemimpin yang berakar dari daerah dinilai lebih memahami persoalan riil di lapangan, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola sumber daya alam, sehingga perumusan kebijakan dapat lebih merata.
3. Menyehatkan Iklim Demokrasi: Demokrasi yang matang seharusnya membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki kapasitas untuk maju, tanpa terbatas pada tingkat popularitas di ibu kota atau pusat pemerintahan.
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, FDI menyampaikan tiga poin ajakan kepada berbagai pemangku kepentingan:
Partai Politik: Membuka pola rekrutmen yang lebih inklusif dengan memberi kesempatan kepada kepala daerah berprestasi, tokoh masyarakat, akademisi, serta kalangan profesional dari berbagai provinsi.
Media dan Masyarakat: Memberikan panggung pemberitaan dan penilaian yang berimbang dengan menyoroti gagasan serta rekam jejak kandidat, bukan semata-mata faktor ketenaran.
Tokoh Daerah: Mempersiapkan diri secara serius melalui peningkatan kapasitas, penjagaan integritas, dan pembuktian melalui prestasi kerja yang terukur.
Seruan Keterlibatan Publik
Lebih lanjut, Nof Hendra mengajak seluruh elemen masyarakat, insan pers, serta pejabat publik di tingkat pusat maupun daerah untuk terus merawat diskursus mengenai kepemimpinan nasional yang inklusif menjelang Pilpres 2029.
“Ketika kebenaran dibungkam, ketidakadilan akan berkuasa tanpa perlawanan. Karena itu, beranilah bersuara meski suara itu hanya satu-satunya,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa keberanian menyuarakan aspirasi merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dan memperjuangkan kepentingan publik. Menurut Nof Hendra, kematangan demokrasi Indonesia akan teruji ketika pemilihan presiden berfokus pada kelayakan dan kapasitas kandidat dalam memimpin seluruh wilayah nusantara.
“Demokrasi kita akan semakin matang jika pemilihan presiden bukan lagi soal siapa yang paling dikenal di pusat, tetapi siapa yang paling layak memimpin seluruh Indonesia. Mari kita buka jalan bagi pemimpin berkualitas dari Sabang sampai Merauke,” pungkasnya.*(anje)






