KUANTAN SINGINGI, RIAU (GemaNegeri.com) — Kerusakan Jalan Lingkar Pasar Gunung, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), pada Kamis (8/10/2026) petang, memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan infrastruktur publik dan respons pemerintah desa terhadap aktivitas usaha yang menggunakan alat berat.
Kepala Desa Gunung, Samsul Rizal, saat dikonfirmasi pewarta Jumat (9/10/2026), mengakui bahwa alat berat yang dipersoalkan digunakan untuk kegiatan usaha. Ia mengatakan pengusaha bernama Yanda telah ditegur dan disarankan menggunakan terado, tetapi teguran itu diberikan setelah alat berat tersebut terlanjur melakukan rolling di atas aspal.
Keterangan tersebut menambah dimensi penting dalam persoalan ini: kapan aktivitas berlangsung, kapan teguran diberikan, dan tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah kerusakan atau dampak lebih lanjut terhadap jalan.
Meski demikian, penyebab teknis kerusakan jalan serta hubungan langsung antara aktivitas alat berat dan kerusakan yang terlihat masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan di lapangan.
Jika teguran baru diberikan setelah alat berat terlanjur melakukan rolling di atas aspal, pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan menjadi relevan dan patut dijawab secara terbuka.
Teguran Setelah Aktivitas Berlangsung, Pengawasan Dipertanyakan
Pernyataan Samsul Rizal kepada pewarta menunjukkan bahwa teguran terhadap pengusaha diberikan setelah aktivitas alat berat berlangsung di atas aspal.
Fakta ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah menerima informasi mengenai rencana penggunaan alat berat sebelumnya, apakah aktivitas tersebut dapat dipantau sejak awal, dan apakah terdapat koordinasi dengan instansi teknis yang berwenang.
Persoalannya bukan semata-mata apakah teguran pernah diberikan. Hal yang lebih penting adalah apakah pengawasan dilakukan pada waktu yang tepat dan apakah tindakan yang diambil mampu mencegah dampak terhadap fasilitas publik.
Apabila alat berat memang digunakan untuk kepentingan usaha, status penggunaan jalan, jenis aktivitas, serta ketentuan teknis yang berlaku perlu diperiksa.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kuansing perlu mengevaluasi kondisi aspal dan mengidentifikasi penyebab kerusakan. Dinas Perhubungan juga perlu memastikan ketentuan penggunaan kendaraan berat pada ruas jalan tersebut sesuai kewenangannya.
Tanpa pemeriksaan teknis, penyebab kerusakan tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan waktu kejadian atau keterangan mengenai aktivitas alat berat.
Junaidi Affandi Desak APH dan Pemerintah Daerah Bertindak
Pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua LSM Permata Kuansing, Junaidi Affandi, menyoroti pentingnya penanganan yang terukur terhadap persoalan Jalan Lingkar Pasar Gunung.
Dalam perspektif pengawasan publik, informasi mengenai teguran yang diberikan setelah aktivitas berlangsung seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan di tingkat lokal.
Pemerintah perlu menjelaskan langkah yang telah dilakukan, dasar kewenangannya, serta tindak lanjut setelah aktivitas tersebut diketahui.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan jalan atau kerusakan yang berkaitan dengan aktivitas usaha, persoalan itu perlu diperiksa berdasarkan bukti.
Teguran administratif tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila penyebab kerusakan, tanggung jawab pemulihan, dan kepatuhan terhadap aturan belum diperjelas.
Karena itu, transparansi mengenai kronologi dan hasil pemeriksaan menjadi penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi sepotong-sepotong.
Polres Kuansing Perlu Menelusuri Kronologi
Polres Kuansing perlu memastikan apakah pengaduan masyarakat mengenai kerusakan jalan tersebut telah diterima dan bagaimana status penanganannya.
Jika diperlukan, pemeriksaan dapat mencakup dokumentasi kondisi jalan sebelum dan sesudah kejadian, keterangan warga, kronologi penggunaan alat berat, serta informasi mengenai jenis dan cara pengoperasian alat tersebut.
Pemeriksaan juga perlu menguji apakah aktivitas itu melanggar ketentuan yang berlaku dan apakah terdapat hubungan sebab-akibat dengan kerusakan aspal.
Kerusakan jalan tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Penetapan adanya unsur pidana harus didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum yang relevan.
Namun, apabila ditemukan bukti yang memenuhi persyaratan hukum, penanganan harus dilakukan sesuai prosedur. Jika tidak ditemukan unsur pidana, hasil pemeriksaan perlu dijelaskan secara proporsional kepada publik.
Pendekatan ini penting untuk menjaga agar tuntutan akuntabilitas tidak berubah menjadi tuduhan yang mendahului pembuktian.
PUPR Harus Memastikan Penyebab Kerusakan
Di luar aspek hukum, kerusakan Jalan Lingkar Pasar Gunung memerlukan pemeriksaan teknis yang dapat menjelaskan kondisi aktual di lapangan.
PUPR perlu memeriksa tingkat kerusakan, kondisi konstruksi, dan kemungkinan faktor penyebabnya. Penilaian juga perlu mempertimbangkan beban kendaraan, karakteristik alat berat, kondisi awal jalan, kualitas konstruksi, serta faktor teknis lain yang relevan.
Hasil pemeriksaan akan membantu menentukan apakah kerusakan berkaitan dengan aktivitas yang dipersoalkan atau terdapat faktor lain yang turut memengaruhi kondisi jalan.
Jika hubungan sebab-akibat dapat dibuktikan, mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan perlu ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa fasilitas publik tidak terus mengalami kerusakan akibat penggunaan yang tidak sesuai ketentuan.
Pertanyaan tentang Izin Belum Boleh Diabaikan
Selain soal teguran, status penggunaan jalan untuk kegiatan usaha juga perlu diperjelas.
Apakah terdapat permohonan izin atau persetujuan penggunaan jalan? Jika ada, siapa yang memberikan persetujuan, apa dasar kewenangannya, dan apakah persyaratan teknis yang berlaku telah dipenuhi?
Klarifikasi dari Kepala Desa Gunung, Samsul Rizal, dan pengusaha bernama Yanda diperlukan untuk memastikan kronologi secara berimbang.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran administratif, pemeriksaan dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang sesuai. Apabila terdapat bukti awal mengenai dugaan tindak pidana, aparat yang berwenang perlu menindaklanjutinya berdasarkan prosedur hukum.
Namun, keberadaan kegiatan usaha, penggunaan alat berat, atau pemberian teguran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun tindak pidana lainnya.
Setiap dugaan harus diuji berdasarkan fakta dan unsur hukum yang relevan.
Infrastruktur Publik Tidak Cukup Dijaga dengan Teguran
Jalan merupakan fasilitas publik yang digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kerusakannya dapat mengganggu mobilitas dan menimbulkan risiko bagi pengguna jalan.
Karena itu, penanganan persoalan ini tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa teguran telah diberikan.
Pemerintah daerah perlu memastikan kondisi jalan diperiksa, penyebab kerusakan diidentifikasi, dan langkah pemulihan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika ditemukan kelemahan pengawasan, mekanisme pengendalian penggunaan jalan juga perlu dievaluasi.
Pada saat yang sama, pihak usaha perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan aktivitasnya dan menanggapi informasi yang berkembang.
Keterbukaan para pihak akan membantu masyarakat memahami persoalan berdasarkan fakta, bukan spekulasi.
Publik Menunggu Penjelasan dan Tindak Lanjut
Peristiwa pada Kamis (8/10/2026) petang itu kini menyisakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban konkret: mengapa teguran baru diberikan setelah alat berat terlanjur melakukan rolling di atas aspal, bagaimana kondisi jalan diperiksa, dan apa tindak lanjut pemerintah desa serta instansi terkait?
Keterangan Samsul Rizal menjadi bagian penting dari kronologi, tetapi belum dengan sendirinya memastikan penyebab kerusakan ataupun membuktikan adanya pelanggaran hukum.
Polres Kuansing, PUPR, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Kabupaten Kuansing perlu memastikan bahwa persoalan ini ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Ukuran keseriusan pemerintah bukan sekadar ada atau tidaknya teguran, melainkan apakah pengawasan berjalan efektif, kerusakan ditangani, dan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif.
Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa Jalan Lingkar Pasar Gunung terlindungi sebagai fasilitas publik dan bahwa setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.*(wan)
