PETI Diduga Beroperasi di Jantung Kota Teluk Kuantan, Dua Rakit Stingkai Ditemukan di Tobek Panjang, Nama Doni Muncul

  • Bagikan

TELUK KUANTAN (GemaNegeri.com) – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi seolah belum menemukan titik jera. Bahkan, praktik yang diduga merusak lingkungan tersebut kini terindikasi menjangkau kawasan permukiman warga, tepatnya di jantung Kota Teluk Kuantan.

Kali ini, sorotan tertuju ke Dusun Tobek Panjang, Kecamatan Kuantan Tengah. Lokasinya bukan di kawasan hutan terpencil atau wilayah yang jauh dari pengawasan pemerintah, melainkan di sekitar permukiman masyarakat dan persis di pinggir jalan beraspal, tepatnya di belakang Market Indrako.

Pantauan di lokasi pada Kamis (19/11/2026) menemukan dua rakit jenis stingkai yang diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan emas. Meskipun kedua rakit tersebut tidak sedang beroperasi ketika ditemukan, sejumlah mesin dan perlengkapan operasional terlihat masih terpasang lengkap di atasnya.

Di sekitar lokasi, tampak pula gundukan tanah yang diduga merupakan material hasil pengerukan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai aktivitas pengupasan lahan, penggunaan alat berat, serta kemungkinan adanya rangkaian kegiatan pertambangan di kawasan tersebut.

Persoalannya bukan semata-mata keberadaan dua rakit. Yang lebih mendasar ialah bagaimana aktivitas yang diduga berkaitan dengan pertambangan tanpa izin dapat berada di kawasan permukiman, bahkan di sekitar pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat Teluk Kuantan.

Dalam penelusuran di lapangan, muncul nama Doni yang dikaitkan dengan kepemilikan rakit tersebut.

Ketika dikonfirmasi mengenai kepemilikan, Doni memberikan jawaban singkat.

“Iya punya saya, ada apa?” ucapnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi lebih jauh. Sebab, kepemilikan peralatan belum dengan sendirinya menjelaskan status perizinan, tujuan penggunaan, maupun siapa pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas di lokasi.

Sejumlah pertanyaan penting kini menunggu jawaban.

Siapa pemodal di balik keberadaan mesin dan peralatan tersebut? Siapa yang mengendalikan operasionalnya? Apakah penggunaan alat berat dan pengerukan tanah di lokasi itu telah mengantongi dokumen perizinan yang sah?

Jika memang terdapat aktivitas pertambangan, siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan, melainkan bagian dari kepentingan publik yang harus dijawab melalui pemeriksaan dan pembuktian oleh instansi berwenang.

Keberadaan dua rakit dengan perlengkapan operasional yang masih terpasang di kawasan tersebut semestinya menjadi alasan bagi aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan pengecekan langsung.

Polres Kuantan Singingi, Polda Riau, serta dinas teknis terkait perlu turun ke lokasi guna memastikan status kegiatan, memeriksa legalitas peralatan, menelusuri dugaan penggunaan alat berat, dan memastikan apakah terdapat aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan hukum.

Apabila kegiatan tersebut bukan pertambangan ilegal, pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status serta perizinannya.

Sebaliknya, apabila ditemukan unsur pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tidak boleh ada ruang kompromi bagi aktivitas yang terbukti merusak lingkungan dan melanggar hukum. Penegakan hukum juga tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan, sementara pihak yang memiliki modal dan mengendalikan kegiatan justru tidak tersentuh.

Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan keheranannya atas keberadaan aktivitas tersebut.

“Kok bisa aman mendompeng di tengah kota,” ujarnya.

Pernyataan warga itu menggambarkan kegelisahan masyarakat sekaligus mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap dugaan aktivitas PETI di wilayah perkotaan.

Persoalan PETI bukan sekadar perkara aktivitas ekonomi ilegal. Di dalamnya terdapat ancaman terhadap lingkungan, kualitas air, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan ruang hidup warga.

Pengerukan tanah, perubahan bentang lahan, serta dugaan aktivitas penambangan di kawasan permukiman membutuhkan pemeriksaan serius. Sebab, kerusakan lingkungan kerap berlangsung perlahan, tetapi dampaknya dapat diwariskan jauh lebih lama daripada keuntungan sesaat yang diperoleh pelaku.

Karena itu, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah perlu menjawab persoalan ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.

Apakah sebelumnya sudah pernah ada laporan masyarakat mengenai aktivitas di Dusun Tobek Panjang? Apakah lokasi tersebut pernah diperiksa? Jika pernah, apa hasil pemeriksaannya? Jika belum, mengapa aktivitas yang diduga berkaitan dengan pertambangan itu luput dari pengawasan?

Rangkaian pertanyaan tersebut penting dijawab agar publik tidak terus-menerus disuguhi ketidakpastian.

Tobek Panjang kini menjadi ujian bagi keseriusan pengawasan dan penegakan hukum di Kuantan Singingi.

Hukum tidak boleh hanya terlihat tegas terhadap mereka yang lemah, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki modal dan pengaruh.

Jangan menunggu lingkungan telanjur rusak untuk kemudian melakukan penertiban. Jangan pula menunggu sebuah persoalan viral di media sosial dan pemberitaan media massa baru aparat bergerak.

Sebab, tugas penegakan hukum bukan mengejar viralitas, melainkan mencegah pelanggaran, melindungi masyarakat, dan memastikan hukum bekerja sebelum kerusakan menjadi semakin luas.

Dari Tobek Panjang, publik kini menunggu jawaban. Bukan sekadar siapa pemilik rakit, melainkan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana aktivitas itu bisa berada di sana, dan apakah hukum benar-benar masih memiliki kewibawaan di jantung Kota Teluk Kuantan.*(wan)

Penulis: siswandiEditor: redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!