HUT ke-58 Provinsi Bengkulu: Helmi Hasan Genjot Pembangunan Rp949 Miliar, Program Bantu Rakyat Diuji pada Kesejahteraan Masyarakat

  • Bagikan

BENGKULU (GemaNegeri.com) – Pembangunan daerah pada hakikatnya bukan sekadar tentang seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, berapa kilometer jalan yang dibangun, atau berapa banyak program pemerintah yang diluncurkan. Ukuran paling mendasar dari keberhasilan pembangunan adalah sejauh mana perubahan tersebut mampu memperbaiki kehidupan masyarakat.

Pesan itulah yang mengemuka dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Provinsi Bengkulu, Rabu (18/11/2026).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara di halaman Kantor Gubernur Bengkulu, Gubernur Helmi Hasan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas akses kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat ekonomi masyarakat melalui program unggulan Bantu Rakyat.

Peringatan hari jadi provinsi tersebut tidak hanya menjadi ruang mengenang perjalanan sejarah dan perjuangan para pendiri daerah, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap berpijak pada kepentingan rakyat.

Memasuki tahun kedua kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Mian, Helmi menyebut pembangunan Bengkulu dilaksanakan melalui empat misi dan tujuh prioritas pembangunan. Pembiayaannya ditopang oleh APBD, APBN, serta sumber pendanaan non-APBD.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pada 2025, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp550 miliar untuk pembangunan sepanjang 172 kilometer jalan pada 21 ruas yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Sementara pada 2026, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Dengan demikian, total alokasi anggaran selama dua tahun mencapai Rp949 miliar.

Menurut Helmi, investasi pembangunan tersebut mulai memperlihatkan hasil. Persentase jalan dalam kondisi tidak mantap berhasil ditekan dari 37,16 persen menjadi 24,59 persen.

“Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih baik, sehingga mobilitas masyarakat semakin lancar, distribusi hasil pertanian dan perdagangan lebih mudah, serta aktivitas ekonomi rakyat semakin berkembang,” ujar Helmi.

Penurunan persentase jalan tidak mantap menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan infrastruktur.

Namun, pekerjaan pemerintah tentu belum selesai. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas konstruksi, ketahanan jalan, pemerataan pembangunan antardaerah, serta pemeliharaan infrastruktur agar anggaran besar yang telah dikucurkan tidak kehilangan manfaat dalam waktu singkat.

Sebab, jalan yang baik bukan hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga membuka akses ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Di sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,45 persen hingga 1 Oktober 2026.

Capaian tersebut menempatkan Bengkulu dalam kategori Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Angka itu menunjukkan perluasan perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak cukup diukur melalui kepesertaan semata.

Ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan, kemudahan akses masyarakat di wilayah terpencil, hingga keberlanjutan pembiayaan tetap menjadi bagian penting yang menentukan apakah perlindungan kesehatan benar-benar dapat dinikmati masyarakat.

Sementara di bidang pendidikan, Pemprov Bengkulu mengalokasikan anggaran Rp684 miliar untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik SMA, SMK, dan SLB.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, besarnya alokasi anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan fasilitas sekolah, serta terbukanya kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pembangunan Bengkulu tidak hanya bertumpu pada kemampuan fiskal pemerintah provinsi.

Dukungan pemerintah pusat turut menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Pada 2026, alokasi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah mencapai Rp285,14 miliar untuk membiayai 17 paket pekerjaan yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Di sektor penyediaan air bersih, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kobema dengan anggaran Rp744 miliar telah selesai dibangun dan memasuki tahap uji coba penyaluran ke sambungan rumah tangga.

Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap air bersih.

Dukungan pemerintah pusat juga diwujudkan melalui pembangunan dua Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur dengan anggaran Rp412,52 miliar.

Selain itu, revitalisasi dilakukan terhadap 57 sekolah SMA, SMK, dan SLB dengan anggaran Rp60,3 miliar.

Rangkaian program tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pelayanan publik.

Selain pembangunan fisik, program Bantu Rakyat juga diarahkan pada penguatan perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sepanjang 2026, program Orang Tua Asuh telah menjangkau 3.060 anak.

Pemerintah juga menjalankan program sedekah 1.000 nasi bungkus setiap hari serta menyalurkan berbagai bantuan sosial melalui Baznas kepada 27.112 mustahik.

Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Di sektor ekonomi, perhatian pemerintah diarahkan pada pertanian, peternakan, lingkungan hidup, UMKM, serta perlindungan pekerja rentan.

Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan yang dapat dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Salah satu langkah strategis yang didorong pemerintah adalah menjadikan kawasan Pelabuhan Pulau Baai sebagai kawasan industri sekaligus meningkatkan ekspor komoditas unggulan, termasuk kopi dan crude palm oil (CPO).

Jika dikembangkan secara terencana, konektivitas pelabuhan, kawasan industri, dan sentra produksi dapat menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

Namun, keberhasilan pengembangan ekonomi tidak semata-mata diukur dari peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi. Keterlibatan pelaku usaha lokal, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan petani, serta keberlanjutan lingkungan juga harus menjadi bagian dari orientasi pembangunan.

Berbagai program pembangunan tersebut turut diiringi perkembangan sejumlah indikator makro daerah.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,11 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan Triwulan I yang mencapai 4,72 persen.

Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 12,08 persen pada Maret 2025 menjadi 11,83 persen pada Maret 2026.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,91 pada 2024 menjadi 75,68 pada 2025.

Angka-angka tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi dan sosial Bengkulu.

Meski demikian, indikator makro tetap perlu dibaca secara proporsional. Pertumbuhan ekonomi belum tentu otomatis mencerminkan pemerataan kesejahteraan apabila peningkatan pendapatan hanya terkonsentrasi pada kelompok atau sektor tertentu.

Demikian pula penurunan kemiskinan harus diikuti dengan penguatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Dengan demikian, tantangan pembangunan Bengkulu ke depan bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa manfaatnya menjangkau masyarakat hingga lapisan paling bawah.

Atas sejumlah capaian pembangunan tersebut, Provinsi Bengkulu turut meraih berbagai penghargaan, di antaranya sebagai provinsi terbaik di Sumatera dalam pengendalian inflasi dan penekanan tingkat pengangguran terbuka, UHC Awards 2026, serta Detik Sumatera Awards kategori Inovasi Penggerak Konektivitas Antarwilayah.

Dalam amanatnya, Helmi Hasan mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam membangun daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap pembangunan Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, semangat Bantu Rakyat harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

Kemajuan daerah, kata Helmi, tidak cukup hanya tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi dan besarnya anggaran, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Upacara HUT ke-58 Provinsi Bengkulu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), pelajar, masyarakat umum, dan undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Helmi Hasan menyerahkan piagam penghargaan Satyalancana Karya Satya, penghargaan Desa Tematik Unggulan, penghargaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, serta bantuan pengaktifan BPJS kepada masyarakat.

Didampingi istri, Ny. Khairunnisa Helmi Hasan, Gubernur juga meninjau perlombaan nasi jambar yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-58 Provinsi Bengkulu.

Pada akhirnya, usia ke-58 Provinsi Bengkulu bukan hanya tentang perjalanan waktu, melainkan juga tentang tanggung jawab sejarah dan masa depan.

Pembangunan tidak boleh berhenti pada angka-angka dalam laporan pemerintahan. Jalan harus benar-benar membuka keterisolasian, sekolah harus melahirkan generasi berkualitas, fasilitas kesehatan harus menjangkau mereka yang membutuhkan, dan pertumbuhan ekonomi harus menghadirkan kehidupan yang lebih layak.

Sebab, ukuran tertinggi keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa megah narasi pembangunan yang disampaikan, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan rakyat.*(kif)

Penulis: zukifliEditor: redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!