TELUK KUANTAN (GemaNegeri.com) – Ada yang janggal ketika sebuah aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dinyatakan telah ditertibkan, tetapi beberapa hari kemudian rakit-rakit penambangan justru kembali terlihat berdiri di lokasi yang sama.
foto: RIAUZONE.ID saat penertiban Rabu tanggal 11 November 2026
Peristiwa ini terjadi di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Pada Jumat (13/11/2026), keberadaan rakit PETI jenis dompeng kembali ditemukan di kawasan yang sebelumnya dikabarkan telah menjadi sasaran penertiban aparat penegak hukum (APH).
Ironisnya, kemunculan kembali rakit penambangan tersebut hanya berselang sekitar dua hari setelah pihak kepolisian melalui pemberitaan sejumlah media menyampaikan bahwa aktivitas PETI di lokasi itu telah ditertibkan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: jika lokasi tersebut memang telah dibersihkan, mengapa rakit-rakit penambangan masih kembali ditemukan di sana?
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut keberadaan mesin, rakit, atau aktivitas penambangan ilegal. Lebih jauh, publik sedang mempertanyakan efektivitas penegakan hukum, konsistensi pengawasan, dan kesungguhan negara dalam menjaga kawasan yang memiliki infrastruktur ketenagalistrikan strategis.
Ketika Klaim Penertiban Berhadapan dengan Fakta Lapangan
Pernyataan bahwa aktivitas PETI telah ditertibkan semestinya menjadi kabar baik bagi masyarakat. Namun, sebuah penertiban tidak cukup dinilai dari dokumentasi kegiatan, laporan pelaksanaan, atau pernyataan bahwa lokasi telah dibersihkan.
Ukuran keberhasilannya justru terletak pada perubahan nyata setelah aparat meninggalkan lokasi.
Apabila aktivitas serupa kembali ditemukan di titik yang sama, tentu diperlukan penjelasan mengenai bagaimana proses penertiban sebelumnya dilaksanakan, apa saja yang diamankan atau ditindak, serta apakah pengawasan lanjutan telah dilakukan.
Masyarakat tidak sedang meminta aparat membangun citra melalui pemberitaan. Publik membutuhkan kepastian bahwa tindakan hukum benar-benar memberikan dampak terhadap penghentian aktivitas ilegal.
Sebab, penertiban yang tidak diikuti pengawasan berkelanjutan berpotensi menjelma menjadi kegiatan sesaat: aparat datang, aktivitas berhenti sementara, dokumentasi dibuat, kemudian persoalan kembali berulang.
Namun, untuk memastikan apakah penertiban sebelumnya telah dilakukan secara menyeluruh atau terdapat faktor lain yang menyebabkan aktivitas kembali muncul, diperlukan keterangan resmi dari pihak kepolisian.
Bayang-Bayang PETI di Sekitar Menara SUTET
Persoalan menjadi semakin serius karena keberadaan rakit dompeng tersebut dilaporkan berada di sekitar kawasan menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dengan jarak yang disebut hanya puluhan meter.
SUTET bukan infrastruktur biasa. Keberadaannya berkaitan dengan sistem transmisi tenaga listrik yang memiliki fungsi strategis bagi kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan kawasan infrastruktur tersebut patut mendapatkan perhatian serius dari instansi berwenang.
Aktivitas PETI juga menyimpan persoalan lingkungan yang tidak sederhana. Penggalian, perubahan struktur tanah, penggunaan mesin, serta potensi pencemaran dari proses penambangan dapat menimbulkan dampak yang perlu diperiksa secara teknis.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan instansi teknis terkait tidak semestinya memandang persoalan tersebut sebagai pelanggaran biasa.
Diperlukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan apakah aktivitas penambangan itu berada dalam zona yang membahayakan konstruksi maupun keselamatan operasional jaringan transmisi listrik.
Dokumentasi Penertiban dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Dalam dokumentasi penertiban yang sebelumnya beredar di sejumlah media, keberadaan menara SUTET di kawasan tersebut menjadi salah satu aspek yang patut diperhatikan.
Kini, ketika rakit PETI kembali ditemukan di lokasi yang sama, masyarakat memiliki alasan untuk meminta penjelasan lebih jauh mengenai cakupan penertiban sebelumnya.
Apakah seluruh titik aktivitas telah ditindak? Apakah rakit-rakit tersebut sebelumnya sudah diamankan? Ataukah pengawasan pascapenertiban belum berjalan sebagaimana mestinya?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan asumsi. Namun, juga tidak semestinya dibiarkan menggantung tanpa penjelasan.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak dibangun melalui pernyataan sepihak, melainkan melalui konsistensi antara apa yang disampaikan dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan.
Pemodal PETI Juga Perlu Ditelusuri
Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya mempertanyakan kembali efektivitas penertiban yang sebelumnya disampaikan kepada publik.
“Kami tidak bermaksud menuding APH tidak bekerja atau tidak merespons pemberitaan media. Namun, keberadaan rakit PETI di titik yang sama tentu penting untuk dijelaskan kepada publik secara terbuka,” ungkapnya.
Warga berharap aparat tidak berhenti pada tindakan penertiban sesaat. Pengawasan dan penindakan harus dilakukan secara konsisten agar aktivitas serupa tidak terus berulang.
Di tengah persoalan ini, muncul pula pertanyaan yang lebih mendasar: apakah penindakan selama ini hanya menyasar pelaku operasional di lapangan, atau sudah menyentuh pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal dan memperoleh keuntungan dari aktivitas PETI?
Pertanyaan tersebut penting karena praktik pertambangan ilegal tidak selalu berdiri hanya dengan tenaga operator. Ada kemungkinan keterlibatan berbagai pihak dalam penyediaan modal, peralatan, dan pengorganisasian kegiatan.
Namun, dugaan mengenai keterlibatan pihak tertentu tentu harus dibuktikan melalui penyelidikan, bukan dibangun dari asumsi.
Kapolsek Kuantan Tengah Belum Memberikan Jawaban
Hingga berita ini diterbitkan pada Jumat (13/11/2026), Kapolsek Kuantan Tengah belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi GemaNegeri.com terkait kembali ditemukannya rakit PETI di kawasan sekitar menara SUTET Desa Beringin Taluk.
Padahal, persoalan ini menyangkut konsistensi penertiban yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Kemunculan kembali rakit PETI di lokasi tersebut membutuhkan penjelasan yang terang, bukan sekadar pernyataan bahwa penindakan telah dilakukan.
Belum adanya tanggapan dari Kapolsek tentu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pengabaian terhadap persoalan tersebut. Namun, ketiadaan penjelasan resmi membuat sejumlah pertanyaan publik masih belum terjawab.
GemaNegeri.com tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kapolsek Kuantan Tengah, Kapolres Kuantan Singingi, serta instansi terkait.
Hukum Tidak Cukup Hadir dalam Dokumentasi
Persoalan PETI di Beringin Taluk seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi pola penanganan pertambangan ilegal di Kuantan Singingi.
Sebab, persoalan lingkungan tidak mengenal batas waktu pemberitaan. Kerusakan dapat berlangsung diam-diam, sementara dampaknya bisa diwariskan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Penegakan hukum juga tidak boleh bergantung pada seberapa sering sebuah persoalan menjadi viral atau seberapa keras media menyuarakannya.
Jika memang terbukti terdapat aktivitas pertambangan tanpa izin, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu. Begitu pula pihak-pihak yang terbukti mendanai, mengendalikan, atau mengambil keuntungan dari kegiatan ilegal harus diperiksa berdasarkan bukti dan proses hukum.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan penertiban yang hanya terlihat dalam dokumentasi. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aktivitas ilegal benar-benar dihentikan dan tidak kembali tumbuh di tempat yang sama.
Sebab, wibawa hukum tidak diukur dari seberapa lantang sebuah institusi menyatakan telah bekerja, melainkan dari seberapa nyata hasil pekerjaannya dirasakan masyarakat.
Hukum tidak cukup diumumkan telah bekerja. Hasilnya harus dapat dibuktikan, pengawasannya harus berkelanjutan, dan setiap pertanyaan publik harus memperoleh ruang jawaban.
Redaksi GemaNegeri.com akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan, transparansi, serta kepentingan publik.*(team)
