BENGKULU (GemaNegeri.com) — Pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas, buku pelajaran, dan ijazah. Bagi keluarga miskin, pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib sekaligus memutus rantai kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Persoalan itulah yang mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto: Sekolah Rakyat dan Upaya Memutus Rantai Kemiskinan” yang digelar Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Provinsi Bengkulu di Set Up Coffee, Bengkulu, Sabtu (24/10/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan dosen sekaligus praktisi hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Elfahmi Lubis, S.H., serta aktivis Perkumpulan Gerakan Kebangsaan yang juga Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seluma, Hendri Satrio, M.I.Kom. Puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Universitas Bengkulu (UNIB), dan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS), turut mengikuti kegiatan tersebut.
Forum ini tidak hanya membahas program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menyoroti pekerjaan rumah pemerintah dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak.
Dalam pemaparannya, Elfahmi Lubis menekankan pentingnya memperluas jangkauan program Sekolah Rakyat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang disampaikannya dalam diskusi, baru satu Sekolah Rakyat yang telah dibangun di Bengkulu. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alasan bagi pemerintah untuk terus mendorong pemerataan akses program pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Saat ini kita tahu, baru ada satu Sekolah Rakyat yang sudah dibangun. Tentu kita menginginkan program Sekolah Rakyat ini hadir di setiap kabupaten/kota yang ada di Bengkulu,” ujarnya.
Bagi Elfahmi, perluasan program tersebut bukan semata-mata persoalan menambah jumlah sekolah. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Ia kemudian menceritakan pengalaman pribadinya tentang bagaimana pendidikan telah mengubah perjalanan hidupnya. Berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit, kesempatan mengenyam pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang membawanya menuju kehidupan yang lebih baik.
Pengalaman tersebut, menurutnya, memperlihatkan bahwa pendidikan dapat menjadi instrumen mobilitas sosial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Saya adalah orang yang berubah nasibnya karena pendidikan. Orang tua saya dulu susah, tetapi karena mendapat kesempatan mengenyam pendidikan, alhamdulillah kehidupan saya menjadi lebih baik,” tuturnya.
Ia berharap Sekolah Rakyat benar-benar menjadi sarana bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperbaiki masa depan, bukan sekadar program pemerintah yang ramai diperbincangkan pada tahap perencanaan dan pembangunan.
Namun, Elfahmi juga mengingatkan bahwa besarnya harapan terhadap program tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang serius. Anggaran pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tegasnya, harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
“Kita berharap Sekolah Rakyat ini betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat miskin, sehingga kualitas kehidupannya menjadi lebih baik. Anggaran pembangunan Sekolah Rakyat ini harus betul-betul dikawal, jangan sampai dikorupsi,” tegasnya.
Peringatan tersebut menempatkan pengawasan anggaran sebagai bagian penting dari keberhasilan program. Sebab, kebijakan yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin justru akan kehilangan makna apabila pelaksanaannya diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, Hendri Satrio memandang Sekolah Rakyat sebagai salah satu wujud implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Menurutnya, perluasan akses pendidikan merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan kesempatan yang selama ini masih dihadapi sebagian masyarakat.
Ia menilai, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi jawaban konkret bagi anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
“Sekolah Rakyat mungkin bisa menjadi jawaban konkret bagi saudara-saudara kita yang belum merasakan pendidikan yang layak. Hal ini sejalan dengan Asta Cita beliau. Pemerintah daerah harus menyambut program ini agar tidak ada lagi anak Bengkulu yang tidak dapat mengakses bangku pendidikan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar pemerintah daerah tidak sekadar menunggu kebijakan pemerintah pusat. Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria sasaran dapat memperoleh akses terhadap program tersebut.
Sebab, keberadaan program nasional tidak otomatis menjamin seluruh masyarakat yang membutuhkan akan terjangkau. Tanpa pemetaan kebutuhan yang memadai dan koordinasi yang efektif, kelompok paling rentan justru berisiko tetap berada di luar jangkauan pelayanan.
Dalam konteks itu, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa agenda pemerataan pendidikan diterjemahkan menjadi langkah nyata di tingkat kabupaten dan kota.
Hendri juga menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan Sekolah Rakyat. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton dalam perdebatan kebijakan publik, tetapi perlu mengambil bagian dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama hak memperoleh pendidikan.
Ia mengajak mahasiswa untuk melihat secara langsung kondisi anak-anak di lingkungan sekitar yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Bagi Hendri, keberhasilan program ini harus diukur dari sejauh mana anak-anak yang selama ini kesulitan mendapatkan pendidikan dapat memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik.
“Sekolah Rakyat ini secara aturan memang diperuntukkan bagi kalangan miskin. Faktanya, selama ini tidak semua orang bisa merasakan pendidikan yang layak. Sehingga kalau ada yang menolak Sekolah Rakyat, berarti sama saja tidak menginginkan orang miskin bersekolah,” tegasnya.
Ia menutup pemaparannya dengan menyerukan agar mahasiswa ikut mengawasi pelaksanaan program dan memastikan kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Mahasiswa wajib kawal program ini. Lihat anak-anak di sekeliling kita,” tutupnya.
Ajakan tersebut menegaskan bahwa pengawasan program pemerintah tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal, seperti DPRD dan aparat pengawas, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat sipil, kalangan akademisi, serta mahasiswa.
Diskusi publik ini memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat menyimpan harapan besar sebagai salah satu instrumen pemerataan kesempatan pendidikan. Namun, harapan itu harus diikuti dengan kebijakan yang terukur, pelaksanaan yang tepat sasaran, dan pengawasan yang konsisten.
Pembangunan fasilitas pendidikan merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan keberlanjutan operasional, ketersediaan tenaga pendidik, mutu pembelajaran, serta dukungan yang diperlukan agar peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan dan memiliki peluang kehidupan yang lebih baik.
Di sisi lain, transparansi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan harus menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar. Program yang ditujukan untuk masyarakat miskin harus dilindungi dari penyimpangan, konflik kepentingan, dan praktik korupsi.
Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum bagi publik untuk menilai sejauh mana agenda pembangunan sumber daya manusia diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Di Bengkulu, harapan yang disuarakan dalam diskusi tersebut cukup jelas: Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti sebagai program prioritas di atas kertas. Program ini harus menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan, termasuk mereka yang selama ini terhalang keterbatasan ekonomi untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Sebab, ketika akses pendidikan terbuka bagi masyarakat miskin, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan seorang anak, melainkan juga peluang sebuah keluarga keluar dari lingkaran kemiskinan.
Pada akhirnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari berapa banyak gedung yang berdiri, tetapi dari berapa banyak anak yang memperoleh kesempatan untuk mengubah masa depannya.*(kif)
