BENGKULU (GemaNegeri.com) — Pembangunan bukan sekadar deretan angka dalam tabel anggaran. Ia adalah jalan panjang yang seharusnya berujung pada dapur rakyat yang mengepul, anak-anak yang bersekolah tanpa cemas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, jalan yang membuka isolasi, serta keluarga yang perlahan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Dari Bengkulu, arah itu kembali ditegaskan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan kesiapan untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menerjemahkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) ke dalam pembangunan daerah. Komitmen tersebut mengemuka setelah Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Bengkulu Mian menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi tersebut memiliki agenda penting: menyaksikan siaran langsung pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Di ruang sidang itu, pemerintah daerah tidak sekadar menyaksikan pidato dari Jakarta. Ada pesan yang jauh lebih besar: bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan menjadi kerja nyata di daerah.
Hadir dalam agenda tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta para tamu undangan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia pada semester I 2026 menunjukkan kinerja yang baik.
Atas dasar itu, RAPBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Pemerintah pusat menargetkan kebijakan fiskal tersebut mampu menjadi salah satu mesin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027.
Namun di balik istilah fiskal dan angka-angka anggaran, terdapat delapan agenda besar yang menjadi arah utama pembangunan nasional.
Pertama, kedaulatan pangan.
Kedua, kemandirian energi dan air.
Ketiga, pendidikan.
Keempat, kesehatan.
Kelima, hilirisasi dan industrialisasi.
Keenam, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.
Ketujuh, ekonomi kerakyatan dan desa.
Kedelapan, penurunan kemiskinan.
Delapan prioritas tersebut bukanlah pulau-pulau yang berdiri sendiri. Satu sama lain saling bertaut.
Kedaulatan pangan membutuhkan infrastruktur. Hilirisasi membutuhkan energi. Pendidikan dan kesehatan membutuhkan anggaran yang kuat. Ekonomi desa membutuhkan konektivitas. Sementara penurunan kemiskinan menjadi ukuran paling nyata apakah seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat.
Di titik inilah pemerintah daerah memiliki peran strategis.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan, arah pembangunan nasional tersebut akan diterjemahkan sesuai kebutuhan, karakter, dan potensi daerah.
Bengkulu memiliki bentang wilayah dengan potensi pangan, energi, kelautan, pertanian, perkebunan, sumber daya manusia, hingga ekonomi desa. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi berubah menjadi nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemerintahan dibutuhkan agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pembangunan, pada akhirnya, membutuhkan satu bahasa: kepentingan rakyat.
Pemprov Bengkulu menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program strategis nasional.
Mulai dari sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hilirisasi, ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, hingga percepatan penurunan kemiskinan.
Kedaulatan pangan menjadi salah satu pekerjaan besar yang membutuhkan kerja sampai ke tingkat paling bawah.
Di daerah, persoalan pangan bukan hanya tentang produksi. Ia juga menyangkut akses petani terhadap sarana produksi, teknologi, irigasi, pasar, distribusi, dan harga yang memberikan kepastian.
Demikian pula dengan energi dan air.
Kemandirian energi tidak hanya berbicara mengenai pasokan energi nasional, tetapi juga bagaimana masyarakat di daerah memperoleh akses energi yang memadai untuk menunjang kehidupan dan kegiatan ekonomi.
Sementara hilirisasi dan industrialisasi menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah besar.
Potensi sumber daya daerah harus didorong agar tidak berhenti pada penjualan bahan mentah. Nilai tambah harus sebisa mungkin tumbuh di dalam negeri dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.
Bengkulu memiliki tantangan sekaligus peluang dalam agenda tersebut.
Potensi daerah harus bertemu dengan investasi, teknologi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kebijakan yang tepat.
Di situlah sinergi pusat dan daerah diuji.
Prioritas nasional juga menempatkan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana sebagai salah satu agenda utama.
Bagi masyarakat daerah, infrastruktur bukan sekadar proyek fisik.
Jalan adalah akses menuju pasar.
Jembatan adalah penghubung antara produksi dan konsumen.
Air bersih adalah bagian dari kualitas hidup.
Rumah layak adalah fondasi kehidupan keluarga.
Dan ketahanan bencana adalah perlindungan terhadap masyarakat ketika alam menunjukkan wajah paling kerasnya.
Bengkulu, dengan karakter geografis dan kerentanan bencana tertentu, membutuhkan pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki daya tahan.
Sebab pembangunan yang baik bukan hanya yang selesai di atas kertas, melainkan yang mampu bertahan menghadapi waktu dan perubahan.
Dua sektor lain yang menjadi prioritas adalah pendidikan dan kesehatan.
Keduanya menjadi ruang paling dekat antara negara dan rakyat.
Sekolah adalah tempat masa depan anak-anak dibentuk. Rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, dan layanan kesehatan adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan ketika tubuh mereka tidak lagi mampu menanggung beban kehidupan.
Karena itu, kebijakan nasional di dua sektor tersebut harus diterjemahkan secara konkret di daerah.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan kesiapan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Bukan sekadar menambah program, tetapi memastikan program memiliki manfaat.
Bukan sekadar menyerap anggaran, tetapi memastikan anggaran menghasilkan perubahan.
Prioritas ekonomi kerakyatan dan desa juga menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.
Desa tidak boleh hanya dipandang sebagai penerima program.
Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Petani, nelayan, pelaku UMKM, kelompok usaha masyarakat, hingga generasi muda di desa harus memperoleh ruang untuk tumbuh.
Ketika ekonomi desa bergerak, maka denyut ekonomi daerah ikut bergerak.
Dan ketika ekonomi rakyat menguat, ketergantungan terhadap bantuan secara perlahan dapat dikurangi.
Inilah mata rantai yang ingin dibangun melalui agenda pembangunan nasional.
Namun dari seluruh prioritas tersebut, penurunan kemiskinan menjadi salah satu ukuran paling nyata.
Sebab keberhasilan pembangunan pada akhirnya akan kembali kepada pertanyaan sederhana: apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik?
Apakah pendapatan meningkat?
Apakah anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik?
Apakah keluarga dapat mengakses layanan kesehatan?
Apakah petani mendapatkan harga yang layak?
Apakah pelaku usaha kecil memperoleh kesempatan berkembang?
Dan apakah masyarakat yang selama ini berada di garis paling bawah benar-benar ikut menikmati pertumbuhan ekonomi?
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat dan daerah.
Presiden juga menekankan pentingnya seluruh kementerian, lembaga, badan, dan pemerintah daerah menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada ruang rapat dan dokumen perencanaan.
Ia harus menemukan jalannya menuju rumah-rumah rakyat.
Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan akan menerjemahkan delapan prioritas nasional sesuai kebutuhan dan potensi daerah.
Sinergi dengan pemerintah pusat akan terus diperkuat. Koordinasi antarlembaga akan menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan secara terarah.
Dukungan tersebut juga mencakup penguatan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi sebagaimana menjadi bagian dari arah kebijakan nasional.
Bagi Bengkulu, momentum penyampaian RAPBN 2027 bukan hanya tentang apa yang akan dibelanjakan negara.
Lebih jauh, ini tentang apa yang hendak dibangun.
Tentang bagaimana negara hadir di tengah masyarakat.
Tentang bagaimana kebijakan yang lahir di pusat dapat menemukan bentuknya di desa-desa, pasar-pasar, sekolah-sekolah, rumah sakit, sentra pertanian, kawasan industri, hingga pelosok wilayah.
Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian menegaskan pentingnya kerja bersama agar pembangunan tidak kehilangan arah.
Pemerintah daerah membutuhkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat membutuhkan pemerintah daerah. Dan keduanya membutuhkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat pembangunan.
Pada akhirnya, delapan prioritas nasional itu akan menemukan maknanya bukan di podium, bukan pula di lembaran nota keuangan.
Maknanya akan terlihat ketika petani dapat menjual hasil panennya dengan harga layak, ketika anak desa memperoleh pendidikan yang bermutu, ketika layanan kesehatan semakin dekat, ketika jalan membuka akses ekonomi, ketika desa tumbuh menjadi pusat usaha, dan ketika keluarga yang selama ini hidup dalam kemiskinan mulai memiliki jalan keluar.
Di sanalah pembangunan benar-benar berbicara.
Dan dari Bengkulu, pemerintah daerah menyatakan siap menjahit benang kebijakan nasional itu menjadi kerja nyata—agar pembangunan tidak hanya tumbuh dalam angka, tetapi juga hidup dalam keseharian rakyat.*(kif)
